Pengurus IATMI Pusat diwakili Ketua Umum Bagus Sudaryanto pada 11 Agustus 2009 bertemu dengan Pengurus Kamar Dagang Indonesia (KADIN) di Gedung Kadin, Jakarta.
Pertemuan itu adalah untuk memenuhi undangan KADIN yang sedang menyusun Road Map Pembangunan Perekonomian Indonesia 2009-2014 untuk disampaikan kepada pemerintah yang baru. Untuk tujuan itu, KADIN mengumpulkan masukan dari para stakeholder dari berbagai sektor. IATMI merupakan salah satu stakeholder yang diundang dari sektor migas.
Mandiri dan Berdaulat Selama setengah jam, Ketua Umum Bagus Sudaryanto yang datang bersama Manajer Eksekutif Sunoto Murbini menjelaskan berbagai hal, mulai dari visi dan misi organisasi, sasaran lima tahun dan hingga visi Sektor Migas 2030.
“Kami memimpikan (visi) bahwa pada tahun 2025 dan 2030 bangsa Indonesia sudah berdikari di sektor migas, dalam pengertian mandiri dan berdaulat dalam pengelolaan migas di Indonesia”, jelas Ketua Umum IATMI. Dalam penjelasannya, Bagus menyinggung gagasan Indonesia Incorporated.
Menurut Bagus, untuk itu industri penunjang migas, termasuk lembaga finansial, di dalam negeri perlu ditingkatkan peran sertanya dalam kegiatan migas. “Tentu saja hal ini memerlukan peningkatan mutu barang dan layanan dari industri penunjang migas di dalam negeri sehingga dapat mencapai standar
mutu yang diminta oleh industri migas”, tambahnya.
Melihat statistik cadangan dan produksi migas nasional, IATMI memperkirakan pada 15-20 tahun mendatang produksi minyak akan lebih rendah dari tingkat produksi saat ini. Sebaliknya produksi gas (termasuk dari CBM) diperkirakan meningkat mencapai level 2-3 kali tingkat produksi saat ini. Kepada KADIN, IATMI menyarankan dilakukan studi komparatif mengenai hal ini yang nantinya bisa dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan tentang arah perkembangan industri migas nasional.
Pada saat ini, menurut Ketua Umum IATMI, besarnya kontribusi produksi dan cadangan migas yang dikelola perusahaan nasional masih kecil, kurang dari 25 persen produksi dan cadangan nasional. Dalam kaitan dengan keinginan untuk berdikari di sektor migas, IATMI berpendapat kontribusi produksi dan cadangan migas yang dikelola perusahaan nasional perlu ditingkatkan dengan tidak menyimpang dari norma dan aturan bisnis yang berlaku umum di dunia internasional. Salah satu yang diusulkan adalah perlunya dibuat aturan tentang pengelolaan blok migas dan status wilayah kerja yang akan habis masa kontraknya.
Resiko Kecil “Aturan ini mestinya akan meningkatkan peran dari perusahaan nasional dengan tetap memberikan porsi kepada perusahaan-perusahaan asing yang sekarang mengelola blok tersebut”, kata Bagus. “Pada blok-blok yang sudah berproduksi, tingkat resikonya sudah relatif kecil sehingga bisa dikelola dengan baik oleh perusahaan nasional”. Hal itu disampaikannya menjawab kepedulian KADIN terhadap industri migas nasional serta masalah krusial yang akan timbul akibat banyaknya daerah kontrak kerja KPS yang akan dikembalikan.
Menurut Bagus kegiatan eksplorasi dan produksi minyak di daerah on shore dan off shore laut-dangkal, relatif bisa ditangani oleh perusahaan dan tenaga nasional. Hal ini berbeda dengan di daerah laut-dalam (deep sea) yang membutuhkan modal besar.
Mengantispasi kegiatan eksplorasi dan produksi yang menurun dan sebaliknya kegiatan gas yang berkembang, menurut Bagus, kebutuhan akan ahli teknologi gas akan meningkat.Berkembangnya industri gas juga meningkatkan kebutuhan akan fasilitas angkutan gas khususnya transportasi laut. Potensi minyak diperkirakan akan beralih ke off shore, khususnya laut-dalam yang masih memerlukan kemitraan terutama dalam dana dan riset dari perusahaan-perusahaan multi nasional.
“Dalam pengembangan SDM, IATMI akan menempatkan diri untuk berperan mengingat SDM mempunyai peran penting dalam pengembangan industri migas nasional, termasuk industri penunjang, menuju visi jangka panjang untuk berdikari di sektor migas”, demikian Bagus Sudaryanto.***